Paris, 20 Oktober 2026 – Pemerintah Prancis memberlakukan jam malam di sejumlah kota setelah gelombang demonstrasi besar-besaran berubah menjadi kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran fasilitas umum. Kebijakan tersebut mulai diterapkan pada Senin (19/10/2026) malam waktu setempat sebagai langkah untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sejumlah kawasan di Paris, Lille, Lyon, dan Nice menjadi wilayah yang mendapatkan pembatasan aktivitas malam. Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan. Meski demikian, pembatasan diterapkan secara lokal dan tidak diberlakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah negara tersebut.
Kerusuhan bermula dari aksi demonstrasi yang berlangsung pada Sabtu (17/10/2026) dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Para pengunjuk rasa menyampaikan ketidakpuasan terhadap meningkatnya biaya hidup, kondisi pendidikan, serta kualitas pelayanan publik. Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai kemudian berkembang menjadi bentrokan antara sebagian peserta aksi dan aparat keamanan. Sejumlah kelompok melakukan perusakan bangunan, pembakaran kendaraan, dan penjarahan toko di berbagai kota. Situasi semakin memburuk ketika aparat kepolisian kesulitan mengendalikan kerumunan yang tersebar di banyak lokasi. Kerusuhan tersebut menjadi salah satu gelombang kekerasan jalanan terbesar yang melanda Prancis dalam beberapa tahun terakhir.
Di ibu kota Paris, kepolisian memberlakukan jam malam di sekitar Place de la République dan kawasan perbelanjaan Les Halles. Pembatasan aktivitas warga diterapkan pada malam hari hingga pukul 06.00 waktu setempat. Selain itu, otoritas keamanan melarang demonstrasi dan perkumpulan massa di sejumlah kawasan mulai pukul 20.00. Petugas kepolisian dikerahkan untuk memastikan kebijakan tersebut dipatuhi dan mencegah terjadinya bentrokan susulan. Kawasan yang sebelumnya menjadi titik konsentrasi massa mendapatkan pengawasan lebih ketat. Pemerintah berharap pembatasan tersebut dapat memberikan kesempatan bagi aparat untuk memulihkan keamanan dan melindungi fasilitas publik.
Kebijakan serupa juga diterapkan di sejumlah wilayah Prancis bagian utara, termasuk Lille, Douai, Wattignies, dan Denain. Di beberapa kawasan tersebut, jam malam diberlakukan mulai pukul 20.00 hingga 06.00 waktu setempat, dengan penyesuaian sesuai keputusan pemerintah daerah. Pembatasan di sejumlah komune secara khusus menyasar anak-anak dan remaja yang berada di luar rumah tanpa pendampingan orang dewasa. Sementara itu, Lyon menerapkan pembatasan di sebagian kawasan pusat kota Presqu’île mulai pukul 21.00 hingga 06.00. Pemerintah Kota Nice juga memberlakukan jam malam bagi anak di bawah umur untuk mengurangi risiko keterlibatan dalam kerusuhan. Perbedaan ketentuan di setiap wilayah menunjukkan bahwa pemerintah memilih pendekatan berdasarkan kondisi keamanan setempat.
Dampak kerusuhan dilaporkan sangat besar, baik terhadap aparat keamanan maupun aktivitas ekonomi masyarakat. Lebih dari 2.400 orang dilaporkan ditangkap dalam rangkaian demonstrasi dan kerusuhan yang berlangsung sepanjang akhir pekan. Hampir 1.000 anggota kepolisian dan pasukan keamanan mengalami luka-luka ketika berusaha mengendalikan situasi. Sejumlah demonstran juga mengalami cedera akibat bentrokan, termasuk seorang pengunjuk rasa yang mengalami luka berat pada bagian tangan. Ribuan tempat usaha dilaporkan terdampak perusakan dan penjarahan sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Pemerintah mulai menyiapkan langkah pemulihan untuk membantu pelaku usaha yang kehilangan barang dagangan maupun mengalami kerusakan bangunan.
Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez mengakui adanya kelemahan dalam penanganan keamanan ketika demonstrasi berkembang menjadi kekerasan. Ia bahkan sempat menawarkan pengunduran diri sebagai bentuk tanggung jawab atas situasi yang terjadi. Namun, Presiden Emmanuel Macron menolak pengunduran diri tersebut dan meminta Nuñez tetap menjalankan tugasnya. Macron menginstruksikan peningkatan koordinasi keamanan serta evaluasi terhadap sistem intelijen dan kesiapan aparat. Pemerintah juga berupaya mengidentifikasi kelompok yang terlibat dalam penjarahan dan pembakaran fasilitas umum. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan pihak-pihak yang terbukti melakukan tindak pidana dapat diproses sesuai hukum.
Kerusuhan yang meluas turut menimbulkan kekhawatiran dari sejumlah negara terhadap keselamatan warga asing di Prancis. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Paris mengeluarkan peringatan keamanan yang meminta warga negaranya menghindari kawasan demonstrasi dan kerumunan besar. Warga juga diimbau memantau informasi resmi mengenai jam malam serta perubahan kondisi keamanan di wilayah masing-masing. Aktivitas transportasi dan perjalanan berpotensi mengalami gangguan apabila aksi massa kembali berlangsung. Di sisi lain, pemerintah Prancis berupaya memastikan kegiatan ekonomi dan pelayanan publik dapat kembali berjalan secara normal. Langkah pengamanan tambahan dilakukan untuk mencegah kerusuhan mengganggu aktivitas masyarakat dalam jangka panjang.
Perdana Menteri Sébastien Lecornu menyatakan bahwa pemberlakuan jam malam secara terbatas merupakan pilihan yang lebih tepat dibandingkan pembatasan menyeluruh di seluruh kota. Pemerintah ingin memulihkan ketertiban tanpa menghambat aktivitas masyarakat yang tidak berada di kawasan rawan kerusuhan. Otoritas setempat diberikan kewenangan untuk menyesuaikan atau memperpanjang pembatasan apabila situasi keamanan kembali memburuk. Sementara itu, tuntutan masyarakat mengenai biaya hidup, pendidikan, dan pelayanan publik tetap menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Upaya penegakan hukum diharapkan berjalan seiring dengan penyelesaian masalah sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi demonstrasi. Keberhasilan pemerintah memulihkan keamanan sekaligus merespons aspirasi masyarakat akan menjadi faktor penting dalam menentukan perkembangan situasi Prancis dalam beberapa hari mendatang.