Dhaka, 29 Juli 2026 – Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina menyatakan tekadnya untuk kembali ke negaranya meskipun mengaku menghadapi kekhawatiran terhadap keselamatan, termasuk kemungkinan dibunuh. Pernyataan tersebut kembali menarik perhatian terhadap perjalanan politik Hasina setelah kehilangan kekuasaan dan meninggalkan Bangladesh di tengah gejolak politik besar. Hasina selama bertahun-tahun menjadi salah satu tokoh paling dominan dalam politik Bangladesh, sehingga rencana kepulangannya memiliki dampak yang melampaui persoalan pribadi. Keamanan, proses hukum, dan respons kelompok politik menjadi sejumlah faktor yang akan menentukan bagaimana kepulangan tersebut dapat berlangsung. Situasi ini sekaligus menunjukkan bahwa ketegangan politik Bangladesh belum sepenuhnya berakhir.
Hasina meninggalkan Bangladesh pada Agustus 2024 setelah gelombang demonstrasi besar berkembang menjadi krisis politik yang mengguncang pemerintahannya. Gerakan yang awalnya berkaitan dengan kebijakan kuota pekerjaan pemerintah kemudian meluas menjadi protes terhadap pemerintah. Bentrokan dan kekerasan selama periode tersebut menimbulkan korban serta memperbesar tekanan terhadap pemerintahan Hasina. Setelah pengunduran dirinya, ia pergi ke India dan Bangladesh memasuki masa transisi politik. Sejak saat itu, posisi Hasina tetap menjadi isu sensitif dalam dinamika politik domestik.
Keinginan untuk kembali ke Bangladesh muncul di tengah berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan periode pemerintahannya dan penanganan demonstrasi. Setiap rencana kepulangan karena itu tidak dapat dipisahkan dari kemungkinan proses hukum yang menantinya. Hasina dan para pendukungnya memiliki pandangan mengenai tuduhan yang diarahkan kepadanya, sementara pihak lain menuntut pertanggungjawaban atas peristiwa selama gejolak politik. Proses hukum yang independen menjadi penting agar perkara tidak dipandang sekadar sebagai instrumen persaingan politik. Kepastian prosedur juga akan menentukan bagaimana masyarakat internasional melihat perkembangan tersebut.
Pernyataan mengenai kekhawatiran akan dibunuh menunjukkan bahwa aspek keamanan menjadi persoalan besar apabila Hasina benar-benar kembali. Tokoh politik dengan sejarah panjang dan basis pendukung besar dapat menjadi pusat mobilisasi massa, baik dari kelompok pendukung maupun penentangnya. Aparat Bangladesh akan menghadapi tanggung jawab memastikan keselamatan sekaligus menjaga ketertiban apabila kepulangannya memicu konsentrasi massa. Pengamanan juga harus berjalan tanpa menghalangi proses hukum yang mungkin berlaku terhadap mantan perdana menteri tersebut. Tantangan tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat agar ketegangan tidak kembali berkembang menjadi kekerasan.
Kepulangan Hasina juga dapat memengaruhi masa depan Liga Awami, partai yang selama bertahun-tahun menjadi kendaraan politik utamanya. Setelah perubahan kekuasaan, partai tersebut menghadapi tekanan besar dan harus menentukan bagaimana mempertahankan keberadaannya dalam lanskap politik baru Bangladesh. Hasina tetap memiliki pengaruh simbolis yang kuat bagi sebagian pendukung, sehingga kehadirannya dapat mengubah dinamika internal maupun strategi politik partai. Namun, reaksi kelompok oposisi dan masyarakat yang menentang pemerintahannya juga perlu diperhitungkan. Situasi tersebut membuat setiap langkah Hasina berpotensi membawa konsekuensi politik yang luas.
Bangladesh sendiri menghadapi kebutuhan untuk membangun stabilitas setelah periode pergolakan yang mengubah arah politik negara. Pemerintahan, lembaga hukum, aparat keamanan, dan berbagai kelompok politik memiliki tantangan menjaga proses transisi tanpa mengulangi konflik sebelumnya. Kepulangan tokoh sebesar Hasina dapat menjadi ujian terhadap kemampuan institusi menangani persaingan politik melalui mekanisme hukum dan demokratis. Kebebasan menyampaikan pandangan perlu berjalan bersama perlindungan terhadap keamanan masyarakat. Stabilitas jangka panjang akan sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap proses politik dan penegakan hukum.
Hubungan Bangladesh dengan India juga menjadi perhatian karena Hasina berada di negara tersebut setelah meninggalkan Dhaka. Perjalanan politiknya selama berada di luar negeri telah menimbulkan dimensi diplomatik yang harus dikelola kedua negara. Setiap perkembangan mengenai kepulangan, status hukum, maupun permintaan dari Bangladesh dapat memengaruhi komunikasi antara Dhaka dan New Delhi. India memiliki kepentingan strategis terhadap stabilitas Bangladesh karena kedua negara berbagi perbatasan panjang dan memiliki hubungan ekonomi serta keamanan yang erat. Karena itu, perkembangan mengenai Hasina tidak hanya menjadi persoalan domestik Bangladesh.
Tekad Sheikh Hasina untuk kembali ke Bangladesh meskipun mengaku takut dibunuh pada akhirnya membuka babak baru dalam perjalanan politik mantan perdana menteri tersebut. Rencana kepulangan akan berhadapan dengan persoalan keamanan, proses hukum, persaingan politik, serta kondisi masyarakat yang masih membawa pengalaman dari gejolak sebelumnya. Bagi Bangladesh, situasi ini menjadi ujian terhadap kemampuan negara menangani mantan pemimpin yang kontroversial melalui institusi dan aturan hukum. Bagi Hasina, kepulangan berarti menghadapi langsung perubahan politik yang terjadi sejak dirinya meninggalkan Dhaka pada 2024. Perkembangan berikutnya akan sangat ditentukan oleh keputusan Hasina, sikap pemerintah Bangladesh, dan kemampuan seluruh pihak mencegah perbedaan politik kembali berubah menjadi kekerasan.