Jakarta, 9 September 2026 – Rapat Kerja Nasional Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) 2026 resmi dibuka Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu. Rakernas tersebut menjadi forum konsolidasi para kepala desa sekaligus ruang untuk merumuskan berbagai rekomendasi mengenai pembangunan dan persoalan yang dihadapi desa di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan diikuti perwakilan kepala desa dari 28 provinsi dan 160 kabupaten/kota sehingga berbagai aspirasi dari daerah diharapkan dapat dihimpun secara lebih luas. Hasil pembahasan nantinya akan disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Pemerintah menyatakan siap menerima dan membahas rekomendasi tersebut bersama DPR sebagai bahan memperkuat kebijakan pembangunan berbasis desa. Forum itu juga diharapkan memperpendek jalur komunikasi antara pemerintahan desa, parlemen, dan pemerintah pusat.
Pembukaan Rakernas AKSI turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Sari Yuliati. Dari unsur pemerintah hadir Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto bersama Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria. Ketua Umum DPP AKSI Irawadi juga hadir bersama jajaran organisasi serta para kepala desa yang datang dari berbagai daerah. Dasco mengatakan pimpinan DPR bersama Menteri Desa dan Wakil Menteri Desa telah mendengarkan paparan mengenai visi dan misi AKSI dalam forum tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dilakukan selama rangkaian rakernas sebelum organisasi merumuskan rekomendasi akhirnya. Setelah seluruh agenda selesai, para kepala desa akan kembali ke wilayah masing-masing untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Dasco menjelaskan rekomendasi yang dihasilkan Rakernas AKSI akan diteruskan kepada pemerintah melalui Menteri Desa. DPR juga membuka ruang agar aspirasi tersebut dapat menjadi bahan pembahasan antara legislatif dan pemerintah, terutama jika berkaitan dengan kebijakan maupun regulasi yang memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurutnya, komunikasi langsung semacam ini penting karena kepala desa menjadi unsur pemerintahan yang berhadapan langsung dengan berbagai persoalan masyarakat. Kondisi setiap desa juga berbeda sehingga kebijakan nasional membutuhkan masukan berdasarkan keadaan nyata di lapangan. Rakernas dapat menjadi sarana untuk menyatukan persoalan yang memiliki pola serupa sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang berbeda antarwilayah. Dengan mekanisme tersebut, rekomendasi yang disampaikan diharapkan tidak hanya mewakili kepentingan organisasi, tetapi juga menggambarkan kebutuhan masyarakat desa secara lebih luas.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan pemerintah menunggu hasil rekomendasi Rakernas AKSI. Menurutnya, masukan dari kepala desa memiliki posisi penting karena pembangunan desa menjadi salah satu bagian dari Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin pembangunan nasional semakin banyak bergerak dari tingkat desa sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar. Berbagai program prioritas telah ditempatkan di desa, mulai dari penguatan koperasi, Badan Usaha Milik Desa, hingga pengembangan desa tematik berdasarkan potensi masing-masing wilayah. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat menciptakan kegiatan ekonomi baru sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Rekomendasi AKSI nantinya dapat menjadi bahan untuk mengetahui bagian program yang telah berjalan baik maupun aspek yang masih membutuhkan perbaikan.
Yandri menekankan pembangunan dari desa memiliki hubungan langsung dengan agenda pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Desa memiliki sumber daya yang beragam, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, kerajinan, hingga berbagai produk usaha masyarakat. Potensi tersebut membutuhkan dukungan kelembagaan, akses pembiayaan, pemasaran, teknologi, dan sumber daya manusia agar mampu berkembang menjadi kekuatan ekonomi. Pemerintah ingin desa tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan berdasarkan potensi lokal yang dimilikinya. BUMDes dan koperasi desa menjadi dua instrumen yang dapat digunakan untuk memperkuat kegiatan ekonomi apabila dikelola secara profesional dan transparan. Melalui rekomendasi Rakernas AKSI, pemerintah berharap memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai hambatan yang masih dihadapi kepala desa ketika menjalankan berbagai program tersebut.
Salah satu program yang mendapatkan perhatian pemerintah adalah pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat. Keberadaan koperasi diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi barang, meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, serta membuka pasar yang lebih luas bagi produk lokal. Pada saat yang sama, BUMDes tetap didorong untuk mengembangkan usaha berdasarkan karakter ekonomi masing-masing desa. Pemerintah ingin kedua lembaga tersebut dapat saling melengkapi dan tidak justru menimbulkan tumpang tindih dalam pengelolaan kegiatan ekonomi. Karena kepala desa berada pada posisi yang memahami kondisi masyarakat secara langsung, masukan mereka dinilai penting untuk menentukan model implementasi yang paling sesuai. Rakernas AKSI dapat digunakan untuk mengidentifikasi persoalan administrasi, kelembagaan, sumber daya manusia, maupun pembiayaan yang muncul dalam pelaksanaan program di lapangan.
Selain persoalan ekonomi, forum kepala desa juga memiliki ruang untuk membahas tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Pemerintah desa mengelola berbagai program dan anggaran sehingga transparansi serta akuntabilitas menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan. Peningkatan kapasitas aparatur desa dibutuhkan agar perencanaan program, penggunaan anggaran, penyusunan laporan, hingga pelayanan administrasi dapat dilakukan secara lebih efektif. Digitalisasi pemerintahan juga semakin penting untuk mempercepat pelayanan sekaligus memperbaiki kualitas data yang digunakan dalam pengambilan kebijakan. Data mengenai penduduk, kemiskinan, penerima bantuan, potensi ekonomi, serta kondisi infrastruktur perlu terus diperbarui agar program pemerintah tepat sasaran. Rekomendasi yang lahir dari Rakernas diharapkan dapat mencakup berbagai persoalan teknis yang selama ini ditemukan kepala desa dalam menjalankan fungsi tersebut.
Ketua Umum DPP AKSI Irawadi mengapresiasi ruang komunikasi yang diberikan pimpinan DPR dan pemerintah kepada para kepala desa. Menurutnya, kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan pimpinan parlemen dan kementerian menunjukkan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan desa semakin terbuka. Kepala desa sebagai unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat membutuhkan akses komunikasi ketika menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya pada tingkat kabupaten maupun provinsi. Irawadi berharap komunikasi tersebut dapat dipertahankan sehingga aspirasi desa tidak harus melalui proses yang terlalu panjang sebelum mendapatkan perhatian pemerintah pusat. AKSI juga menyatakan komitmennya untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang ditujukan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dukungan tersebut tetap diharapkan berjalan bersamaan dengan penyampaian masukan dari lapangan agar pelaksanaan kebijakan semakin sesuai dengan kebutuhan desa.
Keberadaan organisasi kepala desa dinilai memiliki peran strategis karena dapat menjadi penghubung antara kebijakan nasional dan realitas pelaksanaannya di tingkat paling bawah. Sebuah program yang dirancang pemerintah pusat dapat menghadapi kondisi berbeda ketika diterapkan di desa dengan karakter geografis, sosial, dan ekonomi yang tidak sama. Desa di kawasan pesisir memiliki kebutuhan berbeda dibandingkan wilayah pertanian, pegunungan, perbatasan, maupun kawasan yang dekat dengan pusat perkotaan. Karena itu, evaluasi dari kepala desa dapat membantu pemerintah mengetahui apakah suatu kebijakan membutuhkan penyesuaian. DPR juga dapat menggunakan masukan tersebut dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun pembentukan regulasi yang berkaitan dengan desa. Kolaborasi antara pemerintah desa, kementerian, dan parlemen diharapkan membuat kebijakan pembangunan menjadi lebih responsif terhadap persoalan masyarakat.
Rakernas AKSI 2026 pada akhirnya diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti setelah forum berakhir. Pemerintah melalui Menteri Desa telah menyatakan kesiapannya menerima hasil pembahasan dan mendiskusikannya bersama DPR, terutama rekomendasi yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pemerataan, serta penguatan tata kelola desa. Para kepala desa juga diharapkan membawa kembali hasil rakernas sebagai bahan untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan di daerah masing-masing. Dengan keterlibatan perwakilan dari 28 provinsi dan 160 kabupaten/kota, forum tersebut memiliki kesempatan menghimpun persoalan desa dari berbagai karakter wilayah Indonesia. Komunikasi langsung dengan pimpinan DPR dan pemerintah menjadi modal untuk memastikan aspirasi tersebut mendapatkan ruang dalam penyusunan kebijakan nasional. Pemerintah berharap sinergi tersebut membuat pembangunan dari desa semakin kuat sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.