Jakarta, 21 November 2026 – Kejaksaan Agung Republik Indonesia membuka kemungkinan untuk mempertimbangkan tuntutan hukuman mati terhadap pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Pernyataan tersebut menjadi perhatian publik karena Riza Chalid masih berada di luar negeri dan belum berhasil dihadirkan untuk menjalani proses hukum di Indonesia. Kejaksaan juga mempertimbangkan mekanisme persidangan in absentia atau persidangan tanpa kehadiran terdakwa apabila persyaratan hukum yang berlaku telah terpenuhi. Langkah tersebut dipandang sebagai salah satu pilihan agar proses penegakan hukum tidak terus tertunda akibat ketidakhadiran tersangka. Namun, kemungkinan tuntutan pidana mati masih berada pada tahap pertimbangan dan belum menjadi keputusan akhir penuntut umum. Kejaksaan menegaskan bahwa setiap langkah hukum harus didasarkan pada hasil penyidikan, alat bukti, dan ketentuan perundang-undangan.
Perkara yang menyeret nama Riza Chalid berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan Pertamina beserta sejumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan minyak. Kasus tersebut menjadi perhatian karena menyangkut sektor energi yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Penyidik mendalami dugaan praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara melalui rangkaian keputusan dan transaksi dalam pengelolaan komoditas minyak. Riza Chalid termasuk pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan penanganan perkara tersebut. Meski demikian, status tersangka tidak dapat disamakan dengan putusan bersalah karena pembuktian pidana tetap harus dilakukan melalui proses peradilan. Kejaksaan berkewajiban menyusun perkara berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan agar proses hukum berjalan secara objektif.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi menjelaskan bahwa pertimbangan tuntutan hukuman mati tersebut merupakan bagian dari kajian serius tim jaksa penuntut umum. Pernyataan itu disampaikan ketika dirinya melakukan kunjungan kerja di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (21/11/2026). Kuntadi menyebut langkah tersebut sejalan dengan arahan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memberikan perhatian khusus terhadap perkara korupsi yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar. Menurutnya, dugaan penyimpangan tata kelola minyak dan bahan bakar minyak dalam perkara tersebut berkaitan dengan kerugian yang mencapai ratusan triliun rupiah. Besarnya nilai kerugian menjadi salah satu faktor yang sedang dipertimbangkan dalam menentukan beratnya tuntutan. Kendati demikian, penerapan pidana mati tetap harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan tidak dapat hanya didasarkan pada besarnya nilai kerugian negara.
Selain kerugian keuangan negara, Kejaksaan Agung menyoroti karakteristik dugaan tindak pidana yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Bahan bakar minyak merupakan komoditas strategis yang memiliki pengaruh terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan berbagai sektor produksi. Kuntadi menilai dugaan praktik korupsi yang berlangsung dalam jangka waktu panjang serta melibatkan jaringan besar menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam proses penuntutan. Aparat juga memperhatikan dugaan keterlibatan berbagai pihak dalam rangkaian pengelolaan minyak mentah dan produk kilang selama periode 2018 hingga 2023. Penanganan perkara tersebut dinilai membutuhkan pemeriksaan menyeluruh agar hubungan antara tindakan para pihak dan dugaan kerugian negara dapat dibuktikan. Kejaksaan menegaskan bahwa tuntutan maksimal hanya dapat diajukan apabila unsur-unsur pidana dan keadaan yang dipersyaratkan oleh undang-undang dapat dibuktikan secara sah.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah keberadaan Riza Chalid yang hingga kini belum berhasil dihadirkan oleh aparat penegak hukum. Pengusaha tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka pada Juli 2025 dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang sejak Agustus 2025 setelah tidak memenuhi panggilan penyidik. Kejaksaan menilai ketidakhadirannya menjadi salah satu hambatan dalam menyelesaikan proses hukum secara langsung. Untuk mengatasi kondisi tersebut, mekanisme persidangan in absentia mulai dipertimbangkan sebagai pilihan yang dimungkinkan dalam perkara tindak pidana korupsi. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa apabila yang bersangkutan telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Meski demikian, penerapan mekanisme tersebut tetap memerlukan pemenuhan prosedur hukum sebelum perkara dapat diperiksa oleh pengadilan.
Desakan agar Riza Chalid segera disidangkan tanpa kehadirannya sebelumnya juga disampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengirimkan surat somasi kepada Kejaksaan Agung pada 17 November 2026 untuk meminta kepastian penyelesaian perkara tersebut. MAKI menilai status buronan tidak seharusnya membuat penanganan dugaan korupsi terus tertunda tanpa perkembangan yang jelas. Organisasi tersebut bahkan menyatakan kesiapan menempuh langkah praperadilan apabila permintaan untuk membawa perkara ke pengadilan tidak ditindaklanjuti. Di sisi lain, Kejaksaan Agung masih melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melacak keberadaan Riza Chalid dan menuntaskan proses penyidikan. Upaya pencarian tersebut tetap berjalan bersamaan dengan kajian mengenai kemungkinan pelaksanaan persidangan tanpa kehadiran terdakwa.
Kejaksaan Agung kini dihadapkan pada dua agenda penting, yakni menyelesaikan proses hukum terhadap Riza Chalid dan memastikan seluruh tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kajian mengenai tuntutan hukuman mati menjadi salah satu perkembangan penting, tetapi keputusan mengenai tuntutan dan putusan akhir tetap berada pada tahapan hukum yang berbeda. Jaksa penuntut umum harus membuktikan dakwaan serta dasar pemberatan pidana, sedangkan majelis hakim memiliki kewenangan untuk menilai pembuktian dan menjatuhkan putusan. Pemerintah juga masih memiliki pekerjaan untuk memperkuat koordinasi lintas negara dalam upaya menghadirkan tersangka yang berada di luar wilayah Indonesia. Penanganan perkara korupsi sektor energi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong perbaikan tata kelola komoditas strategis nasional. Dengan proses yang transparan dan berdasarkan alat bukti, Kejaksaan Agung berupaya memastikan dugaan penyimpangan yang merugikan negara dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme peradilan yang berlaku.